Kata Serikat Pekerja PGN Soal
Pembentukan Holding BUMN Energi
26 Agu 2016,
18:41 WI
Liputan6.com,
Jakarta -
Serikat
Pekerja PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menolak konsep holding migas yang digagas Kementerian BUMN.
Pasalnya holding migas tersebut hanya sebatas PT Pertamina mengakuisisi
PGN.
Ketua Umum
Serikat Pekerja PGN, M Rasyid Ridha mengungkapkan, akuisisi Pertamina
terhadap PGN ujungnya hanya akan melemahkan atau mengkerdilkan PGN, karena
bisnis PGN dengan Pertamina merupakan bisnis yang saling menggantikan
(subsitusi).
"Bila
PGN di bawah Pertamina maka akan terjadi conflict of interest. Pertamina
tentu tidak ingin bisnis minyaknya berkurang karena penyaluran gas PGN terus
meluas," ungkap Rasyid, di Jakarta, Jumat (26/8/2016).
Rasyid
mengatakan, pekerja PGN tidak menentang rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi)
membentuk holding energi. "Konsepnya yang kami tentang, karena
hanya sebatas akuisisi," ujarnya.
Menurutnya,
konsep holding yang tepat adalah konsep holding energi yang memperkuat BUMN-BUMN di bidang
energi, seperti PLN yang diperkuat di sektor kelistrikan, PGN di sektor gas
bumi, dan Pertamina diperkuat dari sisi produksi hulu minyaknya. Jadi
semestinya holding energi harus meliputi PGN, Pertamina, dan PLN.
"Hal
ini akan meningkatkan kedaulatan energi nasional melalui sinergi nyata dan
menghilangkan friksi yang kerap terjadi di ketiga BUMN tersebut dan tentu akan
memperlancar program andalan pemerintah yaitu 35.000 MW," tegas Rasyid.
Holding energi, kata Rasyid, seyogyanya
merupakan perusahaan baru seperti halnya Pupuk Indonesia dan Semen Indonesia,
bukan hanya alih status dari salah satu BUMN saja.
Hal itu juga
untuk menjamin tidak adanya konflik kepentingan yang pada akhirnya justru
menghambat atau malah bertolak belakang dengan tujuan awalnya yang mulia.
Untuk
menjamin kendali Negara di dalam badan usaha di dalam holding energi,
Serikat Pekerja PGN meminta agar status PGN tetap sebagai BUMN. Hal ini
penting untuk menjamin kendali Negara di dalam tata laksana organisasi tetap
setia pada tujuan Negara yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Ia
menegaskan lagi, seluruh pekerja PGN menolak semua usaha untuk mengkerdilkan
dan menghilangkan peran PGN sebagai BUMN yang menyalurkan dan menyediakan gas
bumi yang ramah lingkungan buat seluruh pelosok negeri, baik setelah holding
energi terbentuk maupun tidak.
"Kami
menyayangkan pernyataan pihak-pihak yang seolah-olah ingin menjadikan PGN
sebagai jaminan untuk memperkuat permodalan Pertamina dalam skema holding Migas di mana Pertamina sebagai Holding
dijalankan," tegasnya lagi.
Hal tersebut
susah diterima karena akan mempengaruhi struktur pendanaan PGN untuk terus
berkembang dan hanya memperlihatkan kesan bahwa Pertamina butuh pendanaan.
Terkait
harga gas yang tinggi, karena alasan yang didengung-dengungkan adanya
inefisiensi pembangunan infrastruktur yang tumpang tindih antara Pertagas dan
PGN, semestinya hal tersebut bukan semata-mata menjadi alasan pembentukan holding
karena hal tersebut seharusnya tidak terjadi apabila Kementrian BUMN punya
sikap tegas dalam mengatur BUMN dan anak usahanya.
"Kiranya
kementrian BUMN dapat berperan lebih besar untuk bertindak sebagai super
holding yang membawahi ratusan BUMN dan berperan sebagai dirigen dalam
mensinergikan seluruh BUMN di bawahnya, tidak sekedar urusan administrasi dan
birokrasi semata," tutupnya. (Ndw/Gdn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar